Halaman

    • KJPP FIRMAN AZIS & REKAN

    service in public assessment

    Sekilas KJPP Firman Azis & Rekan

    KJPP FIRMAN AZIS & REKAN merupakan Perubahan dari Perusahaan Jasa Penilai (PJP) ke Kantor jasa Penilai Publik (KJPP) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 406/KMK.06/2004 tanggal 6 September 2004. Peraturan ini ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 125/PMK.01/2008 Tanggal 3 September 2008.Sebagai Penilai Publik, FIRMAN AZIS sudah memperoleh Izin Penilai Publik Bidang Jasa Penilai Properti dengan Nomor Izin Penilai Publik P-1.09.00186 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 330/KM.1/2009 tanggal 27 Maret 2009 dan No. Register : RMK-2017.00171 tanggal 31 Mei 2017 serta sudah menjadi anggota MAPPI dengan No. Anggota 97-S-00959.

    Properti

    Penilaian properti adalah proses menentukan nilai pasar dari sebuah properti berdasarkan analisis berbagai faktor. Nilai ini penting baik bagi pemilik yang ingin menjual, penyewa yang ingin menyewa, maupun investor yang mencari peluang. Penilaian dapat dilakukan secara profesional oleh ahli penilai atau dapat juga dilakukan secara mandiri dengan memperhatikan beberapa indikator kunci.

     Penilaian Properti adalah kegiatan menyusun atau memberikan opini atas nilai suatu properti tertentu yang biasanya diberikan dalam bentuk Nilai Pasar

    Penilaian Properti

    Penilaian Properti mencakup kegiatan penilaian atas suatu properti berdasarkan karakteristik tertentunya pada objek-objek berikut :

    • Tanah dan Bangunan beserta kelengkapannya , serta pengembangan lainnya atas tanah
    • Mesin dan Peralatannya termasuk Instalasi dan yang dirangkai dalam satu kesatuan dan / atau berdiri sendiri yang digunakan dalam proses produksi .
    • Alat transportasi , alat berat , alat komunikasi , alat kesehatan , alat laboratorium dan utilitas , peralatan dan perabotan kantor , dan peralatan militer .
    • Perangkat telekomunikasi termasuk peralatan pemancar dan penerima jaringan , satelit dan stasiun bumi .Pertanian , perkebunan , peternakan , perikanan , dan kehutanan
    • Pertambangan . Beberapa ketentuan penting , dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut yang perlu diketahui oleh para pengguna jasa .
    Langganan: Komentar (Atom)